Pasal 2

(1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kedungsepur,

Purwomanggung, dan Bregasmalang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) serta pengembangan

Kawasan Barlingmascakeb, Petanglong, Wanarakuti,

Banglor, dan Subosukawonosraten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan secara

terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut

sebagai Rencana Induk.

(2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian melakukan pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan

pelaksanaan.

(3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.