Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

• lembaga dan/atau badan usaha yang telah dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

melakukan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tetap melakukan

www.peraturan.go.id

2019, No.224 -6-

kegiatannya.

• lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1. dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan

kawasan mengacu pada Rencana Induk dalam

Peraturan Presiden ini; dan

1. dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan

kawasan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

• Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali

Kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan

berpedoman pada Peraturan Presiden ini.