Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES PERATURANPELAKSANAANUNDANG-UNDANGNOMOR 15 TAHUN 2012

Pasal 1

BAB 1 — KETENTUANUMUM

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

[ 1. Veteran ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2

  1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia

yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang

diakui oleh pemerintab yang berperan secara aktif dalam

suatu peperangan menghadapi negara lain danj atau gugur

dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga

negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan

internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa

untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah

ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran

Republik Indonesia.

  1. Veteran Pejuang KemerdekaanRepublikIndonesia adalah warga

negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisikantara tanggal

17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949

yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan

bersenjata resmi danj atau kelaskaran yang diakui oleh

pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya

anggota satuan yang bertugas di bidang Palang MerahIndonesia

(PMI)j tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan

lapangan, dapur umumj juru masak, persenjataan dan

amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, carakajkurirj

penghubung yang melaksanakan fungsi kornunikasi, penjaga

kampungjkeamananjmata-mata yang melaksanakan fungsi

intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah

ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran

RepublikIndoneSia-;_

  1. Veteran ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3

  1. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah

warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan

bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan

secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain

dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah

tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai

penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

  1. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara

Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan

intemasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa

dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang

telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran

Republik Indonesia.

  1. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga

negara Indonesia yang gugur dalam pasukan internasional di

bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur

dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang

telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehorrnatan

Veteran Republik Indonesia.

  1. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya

disingkat TMPNUadalah Taman Makam Pahlawan Nasional

Utama yang berada di Ibukota negara.

  1. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat

TMPNadalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada

di provinsi dan kabupateri/ kota di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

  1. Upacara perabuan adalah suatu upacara pemakaman yang

diberikan sebagai penghormatan atas jasa almarhum/

almarhumah, yangberagarna HLtau Buddha.

( # ' i: , 9. Tanda ...'; ,"

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4

  1. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia danl atau melaksanakan perdamaian duma.

  2. Bintang Gerilya adalah sebuah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang di bidang militer yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada setiap warga negara Indonesia yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Republik Indonesia pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

  4. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah wadah dan sarana perjuangan bagi Veteran Republik Indonesia.

  5. Garnizun adalah suatu kesatuan yang berada di suatu wilayahyang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemakaman secara militer.

  6. Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia adalah komando satuan kewilayahan yang memiliki tanggung jawab terhadap upacara pemakaman secara militer Veteran Republik Indonesia.

  7. Peristiwa Keveteranan adalah suatu peristiwa perjuangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berperan secara aktif dalam pasukan internasional di dalam mandat Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

BAB II ... L

PRESIDEN

5

BABII

Pasal2

Peristiwa Keveteranan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Peristiwa Keveteranan pada kurun waktu perjuangan antara

tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

  • Peristiwa Keveteranan Trikora antara tanggal 19 Desember 1961 sampai dengan 1Mei 1963 yang terjadi di wilayah Irian

Barat;

  • Peristiwa Keveteranan Dwikora antara tanggal 3 Mei 1964

sampai dengan 11 Agustus 1966 yang terjadi di seluruh

wilayah Kalimantan dan Sumatera;

  • Peristiwa Keveteranan Seroja antara tanggal 21 Mei 1975

sampai dengan 17 Juli 1976 yang terjadi di wilayah Timor

Timur;

  • Peristiwa Keveteranan Perdamaian yang dilaksanakan warga

negara Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda

dan berperan secara aktif dalarn pasukan internasional di

bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan

  • Peristiwa Keveteranan lainnya pada masa mendatang di

seluruhj sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pasal3

Peristiwa Keveteranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf e dan f ditetapkan ': Keputusan Presiden.

BABIII...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6

Bagian Kesatu

Macarn Hak-Hak Tertentu

Pasa14

(1) Macam hak-hak tertentu terdiri atas:

  • keringanan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan;

  • keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi

jasa angkutan penumpang;

  • jarninan pemeliharaan kesehatan;

  • keringanan biaya pendidikan;

  • bimbingan usaha kecil dan menengah; dan

  • hak memperoleh perlindungan hukum.

(2) Hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada:

  • Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

  • Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan

  • Veteran Perdamaian Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Keringanan Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan

Pasa15

(1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) mendapatkan keringanan pembayaran Pajak

Bumidan Bangunanuntuzmab tinggal.

(2)Ketentuan ...

PRESIDEN

7

(2) Ketentuan mengenai keringanan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan

sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam

peraturan daerah.

Bagian Ketiga

Keringanan Pembayaran Biaya Penggunaan

Transportasi Jasa Angkutan Penumpang

Pasa16

(1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2)mendapatkan keringanan pembayaran biaya

penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik

negara.

(2) Ketentuan mengenai keringanan pembayaran biaya

penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Keempat

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal7

(1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2)mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. L Bagian ·.... , . ,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

8

Bagian Kelima

Keringanan Biaya Pendidikan

Pasa18

(1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2)mendapatkan keringanan biaya pendidikan.

(2) Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diberikan kepada anak Veteran Republik Indonesia

yang berusia sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan

belum menikah.

(3) Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dan ayat (2)meliputi:

  • biaya pendidikany surnbangan pembangunan dan biaya

kerja lapangan pada sekolab/perguruan tingginegeri;

  • prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan pada

sekolah/ perguruan tinggi negeri.

(4) Ketentuan mengenaikeringanan biaya pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)diatur oleh kernenteriarr/Iembaga yang

menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangan . . masmg-masmg.

Bagian Keenam

Bimbingan Usaha Kecil

dan Menengah

Pasa19

(1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) mendapatkan bimbingan usaha keeil dan

menengah untuk men/ingkatkan kemandirian ekonomi.

(2)Ketentuan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

9

(2) Ketentuan mengenai bimbingan usaha kecil dan menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang usaha kecil dan menengah.

Bagian Ketujuh

Hak Memperoleh Perlindungan Hukum

Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →