Pasal 9

(1) Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang pada

saat Peraturan Presiden ini ditetapkan terjadi penurunan

penghasilan, akan diberikan tunjangan selisih

penghasilan.

www.peraturan.go.id

2016, No.175 -6-

(2) Besaran tunjangan selisih penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia setelah mendapatkan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.