Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

www.peraturan.go.id

2016, No.175

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

setelah mendapat persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.