Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

Tim Kuasa Hukum berwenang untuk:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.179 4

• melakukan Penunjukan Khusus (designation) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar dapat menjadi pihak dalam proses arbitrase di ICSID;

• menyatakan (notification) perselisihan sebagai akibat dari keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah tidak menjadi kewenangan atau yurisdiksi ICSID;

• melakukan penunjukan langsung Arbiter yang akan mewakili Pemerintah Indonesia di forum arbitrase ICSID;

• melakukan penunjukan langsung konsultan hukum dalam rangka penanganan gugatan tersebut yang berposisi sebagai Tim Asistensi; dan

• membentuk Tim Pendukung.

(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.