Pasal 7

(1) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Pembiayaan...

SK No 189814A

PRESIDEN

REPUBLII( INDONESIA

(21 Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.