Pasal 151

(1) Menteri menandatangani pengundangan:

• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden; dan
• Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan tersebut. (21 Pembubuhan tanda tangan Menteri untuk pengundangan pada naskah Peraturan Perundang- undangan dilakukan dalam waktu paling lama I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitu4g sejak Peraturan Perundang-undangan ditetapkan/disahkan Presiden.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 106894 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Pen-rndang-undangan Hukum,

Si Djaman

SK No 106890 A