PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022

regulation_id: "PERPRES_75_2023" source: "peraturan.go.id"

SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan perwakilan Ralryat, Pemerintah, dan Gubernur Bank lndonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan Anggara.n Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pembahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diatur dalam peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; b SK No 189044 A Mengingat PRESIDEN REPUBUX INDONESIA Mengingat Menetapkan

1. Pasal 4 ayat (U Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68271;
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2l5l; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATA,N DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Ketentuan dalam [.a.mpiran I, Lampiran II, Lampiran [V, la.mpiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2151 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 189043 A Agar PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal LO November 2O23 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 148 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pemndang-undangan dan Hukum, ttd. ttd SK No 189041 A Djaman PRESIDEN REPUBLIK 'NDONESIA RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN I PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam ribuan rupiah) to Uraien Jumlah
4. 1.1 1.1.1 t.L,2 1.1.2.1 Lt.2.2 1.1.2.3 t.t.2.4 l.1.2.5 1.L.2.6 t.1.2.7 1,1.2.8 t.1.2.9 t.2 t.2.t 1.2.2 1.2.3 t.2.4 t.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 l.+ 1.4.1 t.4.2 Pcadepatan PqleL Dalam lYcgerl Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pendapatan PPh Migas Pendapatan PPh Non-Migas Pendapatan PPh Pasal 21 Pendapatan PPh Pasal 22 Pendapatan PPh Pasal 22 lmpor Pendapatan PPh Pasal 23 Pendapatan PPh Pasal 25129 Orang Pribadi Pendapatan PPh Pasal 25129 Badan Pendapatan PPh Pasal 26 Pendapatan PPh Final Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPnBM Dalam Negeri Pendapatan PBIBM Impor Pendapatan PPN/ PPnBM Lainnya Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan PBB Perkebunan Pendapatan PBB Perhutanan Pendapatan PBB Pertambangan Pendapatan PBB Migas Pendapatan PBB Panas Bumi Pendapatan PBB Lainnya Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Cukai Alkohol 2.O45.4S).(xx).(xX' 1.O49.540.O00.000 71.650.O00.000 977.890.OOO.000 201.808.239.196 36.371.18r.698 7t.tr6.67t.628 57.636.618.439 12.r70.o74. 401.01 1t2.607.606.3 141.019.111 731.O40.O0O 438.791.935. 256.r4r 19.081.361 6.227.840.96 to,797.425. 26.870.000. 4.188.313.91 895.422.597 5.978.754.96 15.300.103.350 410.89r.995 96.513.181 227.21O.OO0.000 218.698.019-607 L27.4tt.Ol5 SK No 189072 A (-112-) PRESIDEN REPUBUK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN PERPA.JAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam ribuan rupiah) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA undangan dan Hukum, lYo Uraian Jumlah 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5
5. 2.L 2.2 Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol Pendapatan Cukai Produk Plastik Pendapatan Cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Keluar 8.384.569.378 10.790.0O0.000 72.898.O00.000 53.094.00O.000 19.804.O0O.000 o TOTAL 2.118.348.qX!.OOO Memorandum Item: Jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas: a. Komoditas Panas Bumi b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum 1,aa7.169.62L 2.810.100.000 5.076.940.0O0 129.621 SK No 189742 A Djaman (-212) PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan KODE URAIAI{ ArJoItAsl 20,23 42 PEI{EruIIAAI{ ITEGARA BUI(AI{ PA.'AI( 515.800.881.485 42L 421 PEIVDAPATATI SUMBER DAYA AL/TM 223.912.L41.813 42L1 4211 Pendapatan Minyak bumi 76.351.120.O00 42LIL 42L1 1 Pendapatan Minyak Bumi 76.351.120.000 42lltl 427111 Pendapatan Minyak Bumi 76.351.120.000 42t2 4212 PENDAPATAN GAS BUMI 27.250.340.OOO 42t21 42L2L Pendapatan Gas Bumi 27.250.340.OOO 421211 421211 Pendapatan Gas Alam 27.250.340.OOO 42r3 42 13 PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA tog.974.491.731 42132 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara 683.150.000 421321 42132L Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi 35.318.855 42r322 427322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi 647.831.145 42L33 42133 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral da. Egtu!e$_ 106.319.3 1 1.731 42t331 421331 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Batubara 84.268.686.478 427332 421332 Pendapatan luran Produksi/ Royalti Pertambangan Tembaga 4.720.577.441 42L333 421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas 3.795.599.429 421334 421334 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Perak L38.215.105 421335 42 1335 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel 10.876.465.590 42t336 421336 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Timah 1.126.984.704 SK No 189069A (-1l 18-) PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan fif.IrTil ii-iilll]l-,l ALOKASI 20/23 42L339 1336 Pendapatan Iuran 1.392.782.984 42L42 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 1435 Pendapatan Iuran lzin Usaha Pemanfaatan 144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 2.972.O30,OOO 2.972.O30.OOO 41.480.OO0 2.L27.600.OOO 42L34t 42134L Pendapatan Bagran L4 42t4Lt 42t421 1421 Pendapatan Provisi Sumber Daya 42t43 42t44 5.681.650.000 41.480.OOO 2.293.130.0OO 1.219.440.OOO 2.293.130.000 7.2t9.440.OOO Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Khusus dari Dana Reboisasi Dana Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kehutanan Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 42 L44 1 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 2.t27.600.OOO s6.026.698 42t441 42L5 42 152 Pendapatan Pungutan Pengusahaan L52L 421521 Pendapatan 42L Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan 42t53t 1531 Pendapatan Rrngutan Hasil Perikanan 1.628.O00.000 56.026.698 1.57L.973.302 2.292.262.264 1.571.973.302 2.426.540.O83 Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kehutanan Perikanan Perikanan Pengusahaan Perikanan 42L 16 PENDAPATAN PANAS BUMI 42L62 r62 Pengusahaan Panas Bumi 42L632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi- Lt.221.571 42t631 42t63 2.292.262.264 23.212.872 34.434.383 1621 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi 1631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi- Iuran Panas Bumi Produksi 42r64 42 1 64 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Panas Bumi 99.843.436 SK No 189025A (-2118-l PRESIDEN EEPUBLIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan lirr;fr[,7 ALOKASI 20,23 i-ffi'ff, t64l 42 I 641 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Panas Bumi 422 PETDAPATAN DARI IITKAYAAIT ITEGARA DTPTSAHXAT IKNDI 81.535.797.9rA 81.535.797.9L8 99.843.436 422l Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 42213 Pendapatan Bagran Laba BUMN 422L 422L3 Bawah Kementerian BUMN 80.699.547.t94 422L3L 422L31 Pendapalap Bagrar Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN 40.839.347.648 132 Pendap"las Bagran Laba BUMN Non di Bawah Kementerian BUMN 422r32 39.860.199.546 422L4 422L4 Pendapatan Bagran Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan 836.250.724 142 Pendapatan Bagian Laba Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan 422L42 836.250.724 ,E 424 PEIYDAPATAIS BADAN I,AYAITAI| UIWUM 79.459.972.889 4241 Pendapatan Jasa L,ayanan Umum 75.518.532.t67 424L1 42411 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 37.091.994.890 42411I Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 424L13 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi 19.974.481.993 65.180.609 2.487.O50.310 l1l t12 424rL5 424715 Pendapatan Jasa Bandar Udara, 424Lt6 1 16 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan 13.389.045.267 654.458.O27 Kepelabuhan dan Kenavigasian 424t77 424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 830.905 42+tt8 424118 Pendapatan Penyediaan Barang 2.O89.851 4241L9 4241 19 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 2.trg.r29.97L 518.857.928 424L2 42472 Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu 424t2r 424L21 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita 1.880.232.338 SK No 189024 A (-3l 18-) PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan I-mfiTil EroN 424t23 Pengelolaan Fasilitas Umum Pemerintah AIOKASI 2O2g 28.310 424L29 424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya 238.869.323 424t3 42413 Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 35.766.541.959 424t33 424L33 Pendapatan Proeram Moan vennr:a-l 1:986.157 424t34 424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral 94.995.336 424135 424L35 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah 43.258.807 424L36 424136 Pendapatan Investasi 298.180.764 424t37 424137 Pendapatan Pengelolaan Dana Pendidikan Nasional 4.922.840.OOO 138 424L38 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa 29.896.995.341 Sawit 139 424L39 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus 508.285.554 l4 42414 Pendapatan dari pengelolaan BMN pada 540.865.347 424t41 424141 Pendapatan dari BMN pada 540.865.347 4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 16.600.557 4242t Hibah Terikat - 7.205.978 4242L5 15 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- 7.2A5.978 Badan Usaha - Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang 9.394.578 1 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam

• Uang 5.893.193 2.316.854 424222 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang Terikat Luar r.126.949 Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang 424229 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya Uang 57.582 4243 Pendapatan Hasil Keria Sama BLU 926.798.979 4243L Hasil Sama BLU 926.198.979 4243Lr 42431,1 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 80.312.O54 4243L2 4243L2 Pendapatan Hasil Kerja Sama Usaha 786.746.979 SK No 189023 A (-4118-) PRESIDEN REFUBLII( INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUI(AN PA.IAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuarr l-i(iIpril URAIAIT ALOKASI 4243t3 42431.3 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dari Alokasi APBN 42442 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat 59.1 oo6 183.390.625 183.390.625 42442r 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 81.697.566 Bersumber dari Entitas Pemerintah hrsat di luar Kementerian Negara / l,embaga yang membawahi BLU 424911 Pendapatan Jasa l,ayanan Perbankan 101.693.O59 3.802.633 697.5r7 Barang BLU 27.553.O55 4249L5 424915 Penerimaan Kembali 4249t3 424913 Komisi, prongan, dan/atau potongan 4249L4 14 Pendapatan Selisih Kurs Realisasi - BLU 2.814.650.s63 2.495.846.486 2.688.963.456 Lalu Pendapatan dari Pelayanan BLU yang BLU BLU BLU Bentuk Lian sebagai Akibat dari Pengadaan Jasa oleh BLU 4249t6 16 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU 3.455.448 I"alu Tahun 424977 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR-BLU 44.480 33.486.194 46.817.574 I 19 4249t9 424922 424922 Pendapatan BLU Lainnyadari Sewa Pendapatan BLU l.ainnya dari Sewa 157.563.837 15.760.045 123.091.093 Lain-lain BLU dari Sewa BLU BLU Lainnya dari Sewa 424924 424924 Pendapatan BLU La.innya dari Sewa Peralatan dan Mesin 20.900.380 424925 424925 Pendapatan BLU La.innya dari Sewa Aset Tetap La.innya 4.968.147 424929 424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya 1.158.753 SK No 189022 A (-sl 18-) PRESIDEN REPUELIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK TAHUN ANGGARAI{ 2023 ribuan fi(]fiTt Ui-af;fftf,I 42493 Pendapatan BLU l.ainnya dari Penjualan BMN BLU ALOKASI 20/23 2.596.Or4 424933 424933 Pendapatan BLU L,ainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU 2.395.542 424939 424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan 200.472 BMN BLU 425 PEITDAPATAN PITBP UUNI|YA 131.493.558.864 425L 4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim 46.340.586.459 BMN 42511 Pendapatan Penjualan Hasil Non 36.146.266.632 111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 36.O99.508.267 Batubara 4251L2 425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, 42.r59.987 Perkebunan, Peternakan dan Budidaya 425L73 Penjualan Dokumen- dokumen 425t14 5114 Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni 425tL9 5119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non 4.598.378 Lainnya 425L2 512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 228.O76.815 425t21 5121 Pendapatan dari Penjualan 7.774.032 dan Bangunan 425t22 5122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan 141.350.193 123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli 3.443.443 Negara Golongan III 425L24 t24 dari Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan 425L25 425725 Pendapatan dari Ttrkar Menukar Peralatan dan Mesin 425t29 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 75.509.147 425r3 42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 455.313. r35 425131 425137 Pendapatan SewaTanah, Gedung, dan Bangunan 362.872.840 3.969.O94 425132 Pendapatan Sewa dan Mesin SK No 189021 A (-6l r8-) PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan 5135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin 5142 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang 73.820.351 2.440.4rO ro.579.256 425L4r 6.688 1L7.389.786

338. 5133 425133 425L34 425134 Pendapatandari KSP Tanah, Gedung, dan 425t37 137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan 425t39 425t39 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 5141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang iK.TiTg tfnf;ff;f.l Sewa Jalan, Irigasi AIIOI(ASI 2ol23 1.631.185 Serah dari KKKS dari Kontraktor PKP2B 42514 Pendapatan atas Pengelolaan BMN Kekayaan Negara dari Pengelola Barairg 425t43 425L43 Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti 2.366.O44 425149 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara l,ainnyadari Pengelola Barang 515 Pendapatan dari Penggunaan Saranadan 425L69 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu 425171 Pendapatan luran Badan Usaha dari Ke giatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM 7.OOO.OOO 211.481.003 77.327.888 77.327,888 7.813.768.96t 819.038.961 1.O49.646.500 231.O39.038 903.969 2t.269.030.993 Milik 5145 425145 Pendapatan Kompensasi Aset 425151 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana 425L69 5 173 Pendapatan dan Penerimaan Klaim 425L72 6.994.730.00O 1.281.589.507 Tusi Prasarana sesuai T\rsi sesuan 425t6 516 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Mentah +2517 Iuran Badan Usaha dan Hukum 425L72 Pendapatan Iuran Badan Usaha Usaha Gas Bumi Melalui BMN Pendapatan Administrasi dan 425L62 SK No 189020 A l-7118-l PRESIDEN REPUBLIT( INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan refirt ITRAIAN ALOKASI 2O2g 42521 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 5.898.213.025 1.373.784.950 425211 Pendapatan Paspor 2.287.828.192 Visa 4252L 4252L1 4252r2 4252t3 4252L4 4252L6 52L9 +25213 Pendapatanlzin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit) 851.314.400 425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian 101.075.300 425215 Pendapatan Pelayanan Fidusia 511.439.750 4252L6 Pendapatan Pelayanan Badan Hukum 164.658.919 45.631.722 425217 Pendapatan Pelayaian Jasa Hukum l,ainnya 42522r 425218 Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual 425219 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi 42522 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi 425222 Pendapatan Paspor Republik Indonesia di 559.923.953 332.733.457 t36.202.445 2.555.839 52.849.062 Hukum Luar N 425221 Pendapatan Visa Luar Luar 425223 425223 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran 61.878.968 425224 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri 49.859.835 425228 Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar 18.530.517 425229 425229 Pendapatan Administrasi di Luar Negeri 13.4t2.630 239.662.OL4 42523 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi 1 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah 182.880 425232 Pendapatan Uang Meja (I-eges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 425233 425233 Pendapatan Ongkos Perkara 425234 425234 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara 425235 425235 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi 2.829.758 42.270 25.143.588 2.551.500 SK No 189019 A (-8l 18-) PRESIDEN REPUELIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan flif.TrTf rJII'TT;KfPTEE] Irrufnr''l 425236 425236 Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan 48.442.9L4 425237 425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 51.630.107 425238 425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana 42.574.828 425239 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan [.ainnya 66.264.169 524 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 2.915.332.422 425241 425241 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan 68.961.897 425242 425242 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan 77.570.755 425243 425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan / Ditetapkan Pengadilan 237.020.376 425244 42524+ Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang 5.120.959 425245 425245 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang findak Pidana Konrpsi 2.412.635.292 5246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana 18.358.988 425247 425247 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencuciarr 425248 425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 76.424.723 19.239.431 Uang Sitaan Tindak Pidana yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan 42525 Pendapatan Perizinan 1.857.866.888 42525t 425251 Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing 1.281.546.822 425252 425252 Pendapatan Perizinan Pertanian L8.420.945 425253 425253 Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan t6.592.972 425254 425254 Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan 44.406.371 SK No 189006A (-el 18-) PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan 425255 425255 Pendapatan Perizinan di Bidang s259 425259 425261 425261 Pendapatan Penerbitan Surat tzin ff.TiIf URAIAN dan Kehutanan I AIOKAEI 2O2g 2.295.664 494.604.t74 448.635.575 8.327.281.544 425262 425262 Pendapatan Perpanjangan Mengemudi (SIM) Surat Izin 703.O77.126 425263 425263 Pendapatan Surat Tanda Kendaraan (sTNK) Nomor 2.253.297.490 425266 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan 123.442.873 ,548,O10.689 7.462.683.9r7 29.148.330 172.016.985 Mutasi 425264 425264 Pendapatan Penerbitan Tanda Co 5267 Pendapatan Ujian Keterampilan 5268 Pendapatan Penerbitan Nomor Kendaraan Bermotor Pemilik Kendaraan 425265 Pendapatan Bermotor Bermotor Ke Luar Daerah Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan 586.968.560 II 1.140.038.286 527t 425271 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas N 5272 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas 2.377.489 2.270.717 425273 42527 3 Pendapatan Penerbitan Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Surat ljinSenjata 27t.9L 1.5s1 Pendapatan Surat Tanda 233.334.003 32.442.645 595.O47.000 2.6s4.881 557.903.358 Kendaraan 42527s 425275 Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 425276 425276 Pendapatan Pengamanan Obyek 425279 425279 Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya dan Tertentu Pendapatan Kalibrasi, dan Standardisasi Pengujian, 425281 425281 Pendapatan Akreditasi 37.890.691 SK No 189016 A (- 10/ l8-) PRESIDEN BLIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan ficrfiI Fi:r;frlf.T ALOIIASI 2O2g 425282 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 746.891 425283 425283 Pendapatan Pengujian, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian 87.000.646 425285 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum 15.O03.604 6.236.771 95.O10.185 22.696.300 5284 425284 Pendapatan Pengujian, 5286 425286 Pendapatan Pengujian, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pendapatan Pengujian, Sertifikasi Kalibrasidi 425288 Pendapatan Pengujian,Sertifikasi, dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika 190.976.500 425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya to2.34L.770 4253 Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan 6.046.323.275 4253t Jasa Kesehatan 2.298.986.064 11 Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 408.851.380 4253t2 12 Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 1.314.837.387 425373 Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 4253t3 460.293.t69 425314 425314 Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 46.226.330 4253t5 425315 Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 21.836.101 425316 4253 1 6 Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan 46.947.697 42532 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan t98.221.990 425321 425321 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 198.221.990 42533 Pendapatan Jasa Karantina L89.159.O77 SK No 189015 A (-11l t8-) PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan lK-rrrfl iIfif;fl.[i] ALOKASI 2O2g Jasa Karantina Pertanian dan 187.600.667 425331 425331 Pendapatan Peternakan 5332 425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 1.558.410 42534 Pendapatan Jasa Agraria 425342.Pendapatan Peneriman Hak Atas Tanah 5351 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 425341 42534t Kabinet Dwikora Jasa 2.273.386.303 2.268.835.403 4.550.900 1.086.569.840 1.O48.101.800 425359 425359 Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan l,ainnya 38.468.O40 4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi 2.705.846.138 Pendidikan 42s41 2.tog.948.6LO 4254L1 425411 Pendapatan Pendidikan Seleksi Masuk Pendidikan 37.L2L.OO8 4254L2 2.O33.340.164 4254t9 4254 I 3 Pendapatan Penelitian, Pengemba.ngan, dan Pengabdian Masyarakat 2.373.26L 425419 Pendapatan Pendidikan la.innya 37.1L4.177 42542 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia 178.367.550 425431 Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan 425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan 165.149.807 t3.217.742 4r4.443.597 L67.OL7.426 7.979.OOO 98.734.987 5.209.142 425421 425421 425429 425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya 42543 Pendapatan Penelitian/ Riset, Survey, I Layanan Pendidikan atau Pelatihan Manusia dan 5432 Pendapatan Layanan Surwey dan 5433 Pendapatan Layanan Meteorologi, dan Geofisika Hasil 425435 425435 Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan 131.806.673 425436 425436 Pendapatan Royalti atas Intelektual 3.345.198 425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek l,ainnya 351.171 3.086.38r SK No 189014 A l-r2/18-l PRESIDEN BLIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan Bf.I[, URAIAI{ ALOKASI 2O2g 425451 425451 Pendapatan Museum 1.250.303 425459 425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya Jasa Transportasi, Komunikasi 42551 1 Pendapatan Pelayaran Pengujian 4255L2 Pendapatan Penggunaan Prasarana 42551 1 dan Informatika Jasa Kendaraan Bermotor Access Jasa 26.324.O23.870 1.836.O78 5.923.563.697 1.248.543.183 423.193.s36 1.442.238.LO8 425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan 5519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 19.064.047.306 5514 425514 Pendapatan Jasa Navigasi 5515 425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan 16 425516 425s17 425518 425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang 765.726.170 351.490.493 Jasa Kebandarudaraan 29s.237.373 719.312.490 510.549.400 167.272.944 20.279.918.362 552 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Frekuensi Radio 521 Pendapatan Penggunaan Spektmm 425522 425522 Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi 1.159.375.639 46.972.738 425523 425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 425524 425524 Pendapatan Izin 560.OOO Pos 425525 425525 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal 5.073.901 425526 Pendapatan Pengelolaan Nama Domain 425529 Pendapatan Jasa Komunikasi dan 42553 Pendapatan Jasa kmbaga Penyiaran Indonesia Informatika Publik 2.956.903 931.875 120.541.811 425531 425531 PendapatanJasa Siaran LPP RRI 15.381.991 42553s 425533 Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI 36.996.786 25534 425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP 68.163.034 4256 Pendapatan Jasa l.ainnya 845.132.O17 SK No 189013 A (-13l 18-) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUI(AN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan 42561 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan 4256L1 4256t1 L2 425612 Pendapatan Iuran di liiirttrffl K.EE dan Kehutanan Wisata Alam Lingkungan dan Kehutanan riq.rmFrtlitrB 159.537.873 124.1Or.404 25.168.748 to.267.721 74.443.323 62.437.977 42562 PendapatanJasa Kelautan dan 5629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan di Lingkungan 425621 42562L 425619 425619 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dan Kehutanan 12.ot 1.346 42569 Pendapatan Jasa Lainnya 425691 425691 PendapatanJasa Pengawasan / Pemeriksaan 425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan 425699 425699 Pendapatan Jasa l,ainnya 4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan 4257L 4257L Pendapatan Bunga 22.L65.784.976 472.693.O76 611.150.821 1.889.338 136.568.408 1.652.360.413 4257tl 425711 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi r.234.4t5.892 L95.892.654 222.O5r.790 425713 Pendapatan Bunga dari Piutang dan 4257 17 Pendapatan Bunga dari Rekening 425727 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka 42573 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 19 425719 572L Pemberian Hutan Gain on Bond 4.O24.133.637 425731 425731 Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah 3.486.888.654 425733 Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah 537.244.983 42574 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara 279.372.587 SK No 189012 A l-t4lr8-l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan IlfaTtI, ii.iPrr!-il r;frari7;lJtrlEFl 425741 425741 Pendapatan tmbal Jasa Penjaminan Infrastruktur 133.875.835 425746 Pendapatan l,ain-lain atas Rekening 425747 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan loss 14.687.555 130.809.197 425744 425744 Selisih Reverse Tertentu Limit dari Selisih Kurs 30.336 42s75t 425751 Pendapatan dari Kurs dalam MiIiK BUN 425752 425752 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan 30.336 42576 Pendapatan LayananJasa Perbankan dan Penutupan Rekening 47.689.726 425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 425762 Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 5 Pendapatan dari Penutupan Rekening Pendapatan Biaya la.in-lain Pemberian 35.O44.910 L2.634.905 9.77r aman 42577 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas 1s.398.350.654 425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum 69.804.932 42s772 425773 425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling s82.r90.779 5774 Pendapatan atas Penempatan Uang Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah 578 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, l.ayanan Jasa lrlang, dan Pengurusan Piutang 14.454.880.110 49r.474.833 750.494.800 t.794.800 Bank Indonesia Pendapatan atas pengelolaan Rekening 781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Surat Paksa 425782 425782 Pendapatan Bea lelang Pejabat Lelang Kelas I 509.000.oo0 SK No 18901 I A (-ls/ 18-) PRESIDEN BLIK INDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan itT.I|Tt EIilIrSJ ALOKASI 2O2g 425783 425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II 109.OOO.OOO 425784 425784 Pendapatan Bea Lelans Pesadaian 112.O00.000 425785 425785 Pendapatan Braya Administrasi Pengunrsan Piutang Negara 18.700.O00 42579 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 13.352.823 42579r 425791 Pendapatan Penyelesaian TUntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 10.345.155 425792 425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara 698.993 425793 4257 9 3 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga 2.308.674 851.566.867 Denda 4258L 42581 Pendapatan Denda I 405.L44.894 42581 I 4258L1 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekeriaan Pemerintah 347.053.276 58.084.554 4258L3 7.065 4258t4 Denda Pelanggaran di Bidang 5813 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 5814 Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia Usaha Denda atas Pelaksanaan 425817 4258L7 Pendapatan Denda atas Kekurangan / Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi 425818 Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Usaha Hulu 4258r8 337.101.O58 425823 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman 425825 Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Denda Il 425828 425828 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III L48.262 SK No 189010 A {-161 18-) PRESIDEN BLIK TNDONESIA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK TAHUN ANGGARAN 2023 ribuan iinnfifl AI,oItASr 20/29 KilIq 425829 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 336.952.796 4258s Denda III 109.320.915 425839 425839 Pendapatan Denda Lainnya 4259t 42591 Penerimaan Kembali Belanja Tahun 5911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Lalu I Lalu Lain-lain 4.945.274.270 4.639.712.692 109.320.915 4259LL 160.507.460 Penerimaan Kembali Belanja Barang 4259L2 645.975.174 Lalu 4259L3 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Lalu 568.832.198 42s9L4 425914 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewqiiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu 61o.871 425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan 959.288 72.2s3.629 1.066.023.948 451.437 2.t24.098.687 220.99r.702 4259t6 42591 4259t8 5918 Penerimaan Lalu II Kembali Belanja [,alu Kembali Belaqja Hibah Tahun Lalu Sosial Tahun Lalu Belanja l,ain-lain ["alu ke Daerah 19 Penerimaan Kembali Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Tahun 42592t 425921 Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL 220.991.702 42593 Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan 9.224.524 42593t 7.963.344 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non 425932 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non /TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan Pensiunan PNS 828.280 425933 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri 359.465 425934 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara 75.345.353 73.434 42599 Pendapatan Lain-Lain II SK No 189009A l-17 lt&-l PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN P.\JAK TAHUN ANGGARAN 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ribuan ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, Djaman ff.IlTf, IIT_if;f[f\il ALOI(ASI 20/23 425991 42599L Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 42.976.444 425994 425994 Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi 27.O89 425995 425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak 425997 425997 Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan 400.000 425998 425998 Pendapatan dari Rehrr SP2D r.780.277 425999 425999 Pendapatan Angqaran l"ain-lain 30.221.542 SK No 189744A (-18/ 18-) FRESIDEN REPUELIK INDONESIA LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGLAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI .-- TETAP.-- RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA [eee] [eee.01] Ieee] leee.o2l BENDAHARA UMUM NEGARA PENGEI,OLAAN UTANG BENDAHARA UMUM NEGARA PENGEI,OIAAN HIBAH --- TETAP-.. SK No 097246 C (- 1/3-) FRESIDEN RE.PIJBLIK INDONESIA RINCIAN ANGGARAN BEI.ANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA UNIT ORGANISASI [eeel Iege.o7l : [999] : [999.08] BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI -.- TETAP--- RINCIAN ANGGARAN BEI.ANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA BENDAHARA UMUM NEGARA PENGEI.O LAAN BEI,ANJA I,AINI.IYA ribuan fi<ariI4 FI,I|GSI, sUB nIlIGSr, PR(X}RAU, KEGIATAIT r-lil IIq,IIETTD'7IFIf, f,rflirIll BELAtrJA PEGAWAI BEI"AITJA BANAIG BEL/IITJA BATTUAII SOSIAL BELIII|JA UUil.I"AII{ {4t (s) (71 (8) o1 PELAYANAN UMUM RM 15.o72.054.302 t39.974.880.225 155.046.934.527 o3 DAN KEAMANAN RM 5.OOO.O00. 4.OOO.OOO.000
339. RM r55.92t.267.O98 t55.92L.267 7.OOO.OOO.000 7.m.ooo.ooo RM o 75.577.434.667 75.577 PERLINDUNGAN SOSIAL RM 2.750.OOO.000
340. o4 SK No 097245C l-213-l PRESIDEN RE.PUELIK INDONESTA RINCI.AN ANGGARAN BEI.ANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA UNIT ORGANISASI KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA UNIT ORGANISASI sesuai denganaslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA dan [eeel [eee.08] [eeel leee.eel BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINI{YA BENDAHARA UMUM NEGARA PENGEI'LAAN TRANSAKSI KHUSUS ribuan RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA .-- TETAP--- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO JEIYIS BEI,AIWA BEI.AruA L/Uil-L/Uil Er,iliTst f{TrItTf, Ft NGSI, SrrB Ft NGlSr, PROGRAU, TEGIATAIT s EiffiEirfl.\IeE BELAIIJA BARAI{G BELAITJA BAITTUAIT SOSIAL FrinTrftnltrmn 3Es.223.581.990 40s.29s.636.292 JI'ULI\H TOTAL ts.o72.o54.30/2 o SK No 097244C (-3l3-) PRESIDEN BLIK INDONESIA RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCI.AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam ribuan rupiah) m XOUFOIIEII AIf GCARAI| PEITDIDIXAIT f,ffi
341. 1.1 1.1.1 1.L.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 L.L.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13
342. 1. 1z+ 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1. l8 1.1.19 1.1.20 t.t.2r t.t.22 L.t.23 t.L.24 1.1.25 t.2
343. 2.1 2.2 2.2.t Anggeran Pendtdtlen ocl,alul Eohqfe Pcmerlntah hnat Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara / l*mbaga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Agama Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindu strian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pertahanan Kementerian Ketenagakerjaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra}ryat Kementerian Perdagangan Kepotisian Negara Republik Indonesia Kementerian Sosial Badan Intel[jen Negara Kejaksaan Republik Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga Arggrru PcndldtLen ueldul Tran:fcr Lc Decnh DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan Dana Alokasi Khusus DAK Fisik 249.rtz.344.329 t73.579.909.662 80.221.O10.125 59.277.363.243 3.O82.446.724 257.806.612 983.59t.274 tlg.452.487 2.444.619.746 2.302.739.375 102.986.839 188.834.940 1.319.655.579 71o.330.943 2.L94.739.747 2.639.768.OOO ,+65.O87.936 117.600.000 t64.602.476 218.105.516 3.204.541.531 t4.607.869 500.ooo.000 t2.oL7.2t8.7@ 500.ooo.o00 500.o00.ooo 32.800.000 75.577.434.667 305.395.143.269 t74.847.7L8.L65 128.668.425.O98 15.820.300.000 SK No 189067A (rt2-l PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dals.rr ribuan rupiah) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, Djaman m KOIUIFOI{EN AITGCARAII PEITI'IDINAN lrrrTfrE 2.2.2 2.2.2.r 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.3
344. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru ASND Tambahan Penghasilan Guru ASND Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya T\rnjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus Otsus yang cliperkirakan untuk anggaran pendidikan Anggaraa Poadidikna meldul Pembleyaaa Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) DanaAbadi Penelitian Dana Abadi Kebudayaan Dana Abadi Perguruan Tingg Pembiayaan Pendidikan 112.848.125.098 50.4so.843.688 1.476.330.539 53.s69.279.350 4.047.395.950 L.+67.2t8.660 169.975.OOO 1.667.081.911 2.079.O00.000 69.500.OOO,O(x) 10.000.o00.000 5.OOO.000,O00 2.O00.000.o00 3.O00.000.000 49.500.O00.00O Jumlah 624.252.487,692 SK No 189747 A {-212-l PRES!DEN REPUELII( INNONESIA RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN VII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13O TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam ribuan rupiah) Uraian Jumlah 437.834.050.997 (16.620.5s 1.e38) 749.450.378 3.481.576.753 (2.732.126.3751 (17.370.002.316) 62.056.062.r21 29.500.000.000 32.s56.062.12t 31.490.814.604 3A.722.O95.494 764.719.11O t.065.247.517 (7e.426.064.437) (175.95s.3O3.62U (8s.318.000.0OO) (28.884.000.000) (1.s30.0OO.OOO) (10.ooo.oo0.o0o) (2s.424.0O0.000) (19.480.000.000) (2O.OOO.0O0.O0O) (20.ooo I. Surat Berharga Negara (Neto) II. Pinjaman (Neto)
345. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
346. Pinjaman Luar Negeri (Neto) a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) i. Pinjaman Tunai ii. Pinjaman Kegiatan

• Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat (1) Pinjaman Kegiatan K/L (2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan
• Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri B. Pemblayean Investasl I. Klaster Infrastruktur

1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero)
2. Penyertaan Modal Negara kepada Pl Sarana Multigriya Finansial (Persero)
3. Penyertaan Modal Negara kepada PI Perusahaan Negara (Persero)
4. Investasi kepada Badan tayanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) II. Klaster Pendidikan
6. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Utang SK No 189065 A (-1l3-) PRESlDtrN REPUBLIK INDONESIA RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam ribuan rupiah) Uraian Jumlah a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Fesantren) b. Dana Abadi Penelitian c. Dana Abadi Kebudayaan d. Dana Abadi Perguruan Tinggr III. Klaster Perlindungan Masyarakat
7. Investasi kepada Badan layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana IV. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup
8. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Reboisasi
9. Penyertaan Modal Negara kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) V. Klaster Kerja Sama Internasional
10. Investasi kepada Badan Layanan Umum lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)
11. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)
12. Investasi kepada International Finance Corporation (rFC)
13. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)
14. Investasi kepada International Development Association (IDA)
15. Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
16. Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIFI VI. Klaster Lainnya
17. Penyertaan Modal Negarakepada PI Len Industri (Persero)
18. Penyertaan Modal Negara kepada Perum LPPNPI/Airnav Indonesia
19. Cadangan Pembiayaan Investasi
20. Pembiayaan Pendidikan C. Pcnberlan PlnJaman I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah
21. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daeratr (Bruto)
22. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daerah (10.000.000.000) (5.0o0.000.000) (2.000.o00.000) (3.oo0.ooo.ooo) (4.3OO.OOO.00O) (4.300.000,000) (4.78e.9rO.242l. (2.225.2OO.OOOI. (2.s64.71O.2421 (3.s23.940.156) (2.0O0.O00.000) (266.796.4t51 (336.069.015) (44.2s0.000) (2s6.r72.sOOl (487.902.226l, (132.750.000) (s8.023.4s3.223) (2.2tO.253.223). (659.190.00O) (5.654.010.000) (49.s00.0o0.000) s.2l,4.t46.297 5.284.746.297 (r.065.247.5171 6.349.993.8r4 SK No 189064A (-213) I,RESIDEN REPUBLIK INDONESTA RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam ribuan rupiah) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, Uraian Jumlah D. Kerqf iban PenJamlnan I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional L. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
23. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
24. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara
25. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
26. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit / LRT Jabodebek
27. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (InfrastruIrtur Ketenagalistrikan) IL Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN E. Pembia5rean Lalnaya L Saldo Anggaran L€bih II. Hasil Pengelolaan Aset III. Rekening Pembangunan Hutan 1330.s11.5051 (296.1s1.sos) (7.702.8261 (1se.828.OsO) (6.744.7O11 196.767.4071 {18.727.251)' (6.381.27O) (34.360.000) 229.7t6.0,32.741 226,880.171.913 609.660.828 2.225.200.OOO JUMLI\H 479.927.462.97t SK No 189745 A Djaman l-313)