Pasal 10

(1) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.