Pasal 9

(1) Pertimbangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berupa usulan perbaikan rancangan kebijakan administratif disertai alasan dan dokumen pendukung. (2) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk memperbaiki rancangan kebijakan administratif. (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakomodasi atau diakomodasi sebagian, Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa melakukan musyawarah dengan Gubernur.