Pasal 4

(1) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian mengacu

pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Tahun 2015-2035 dan KIN 2020-2024.

(2) Gubernur dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Industri Provinsi dan bupati/wali kota dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

dan KIN 2020-2024.

(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi/

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

(4) KIN 2020-2024 menjadi salah satu dasar Pemerintah

Pusat dalam pemberian fasilitas penanaman modal

2022, No. 114 -4-

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.