Pasal 3

(1) Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun oleh

Menteri dengan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, DJSN, BPJS Kesehatan, dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.