Pasal 38

(1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan.

Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.

(2) Proses bisnis penanganan isu antar Kementerian/

Lembaga diatur oleh Menteri Koordinator.