Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional. (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan. (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam: a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui. (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
