Pasal 38

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

(2) Kawasan...

SK No 192640 A

PRESIDEN

(21 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• sempadan pantai;
• sempadan sungai;
• sempadan danau; dan
• Ruang terbuka hijau (RTH). (21 (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a ditetapkan dengan kriteria:
• berupa daratan sepanjang tepian laut yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai; dan/atau
• berjarak minimal 1OO m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(4) Penetapan sempadan pantai sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf b ditetapkan dengan kriteria:

• berrrpa area di kiri dan kanan palung sungai; dan
• berfungsi sebagai batas perlindungan sungai.

(6) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. (71 Sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

• berupa area yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau; dan
• berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. (21 (8) Sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(9) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

ditetapkan dengan kriteria:

• berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunErannya lebih bersifat terbuka; dan
• berupa tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapEln air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

(10) Distribusi. . .

SK No 167357 A

PRESIDEN

(1O) Distribusi RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kawasan Konservasi