Pasal 6

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil

keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah dapat memutuskan

perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pemrakarsa berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan menteri/pimpinan lembaga lain untuk

menyelenggarakan rapat guna memutuskan perlu atau

tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan

bentuk instrumen hukum pengesahan Perjanjian

Perdagangan Internasional.

(3) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak mencapai kesepakatan, menteri yang mempunyai

tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian menyelenggarakan

rapat koordinasi tingkat menteri untuk memutuskan

perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bentuk instrumen hukum pengesahan

www.peraturan.go.id

2020, No.154 -7-

Perjanjian Perdagangan Internasional.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang luar negeri berdasarkan hasil koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

menyampaikan permohonan persetujuan penyusunan

pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional

kepada Presiden.