Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian

dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum

publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam

www.peraturan.go.id

2020, No.154 -3-

rangka melindungi dan mengamankan kepentingan

nasional.

1. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga

pemerintah non kementerian yang memprakarsai

pembuatan suatu Perjanjian Perdagangan

Internasional.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.