Pasal 36

(1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4)

huruf a berupa:

• klasifikasi jenis dan alasan keberatan;

• klasifikasi pihak yang keberatan; dan

• klasifikasi usulan pihak yang keberatan;

(2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c disusun dalam bentuk dokumen keberatan.

(3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b dilakukan untuk:

• menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan; dan

• menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c

didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap:

• Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

• Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

2. Rencana Strategis; dan

3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.