Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara

kesatuan Republik Indonesia.

1. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi

atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota

untuk daerah kota.

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan

2022, No. 11 -3-

Daerah.

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait

dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang

DAK Fisik.