Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama.