Pasal 14

(1) Terhadap pelaksanaan Pendanaan untuk pembayaran

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b, Menteri/Kepala harus terlebih dahulu mendapatkan hasil validasi dari Pelaksana Pengadaan Tanah.

(2) Menteri/Kepala menyampaikan surat permohonan

pelaksanaan Pendanaan untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Menteri berdasarkan hasil validasi dari Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Surat permohonan pelaksanaan Pendanaan untuk

pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:

• fotokopi dokumen identitas Pihak yang Berhak yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; b.fotokopi...

SK No 038094 A

PRESIDEN

• fotokopi bukti kepemilikan objek Pengadaan Tanah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
• fotokopi laporan hasil penilaian oleh Penilai Pertanahan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
• fotokopi surat validasi yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan
• surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga atau BUMN yang memuat:

1. kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan
2. bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/ atau kelebihan pembayaran.

(4) Selain penyampaian dokumen permohonan pembayaran

dana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dokumen dimaksud dapat juga disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Menteri.