Pasal 6

Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 meliputi:

• ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

• ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung

pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad

hoc;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

Keuangan;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi

Pemberantasan Korupsi;

• menteri dan jabatan setingkat menteri;

• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan

berkuasa penuh;

• gubernur dan wakil gubernur;
• bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.180 -6-

• pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-

undang.

Paragraf 2

Pidato Resmi di Dalam Negeri