Pasal 4

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen

resmi negara.

(2) Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat

berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri,

akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

(3) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bukan merupakan perjanjian internasional.

(4) Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang berlaku secara internasional dapat

disertai Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan tanpa mengurangi keautentikan dokumen resmi negara.

(6) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap

dokumen yang disertai Bahasa Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dokumen yang berbahasa

Indonesia menjadi rujukan utama.

www.peraturan.go.id

2019, No.180 -5-

Bagian Keempat

Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain

Paragraf 1

Umum