Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa

resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara

turun-temurun oleh warga negara Indonesia di

daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia

dan Bahasa Daerah.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1946. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

www.peraturan.go.id

2019, No.180 -3-

Bagian Kesatu

Umum