Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,

atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau

masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan

terhadap risiko sosial.

1. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang

ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis

ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana

yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

1. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada

Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

yang tugas dan fungsinya melaksanakan program

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi

sosial, dan pelayanan dasar.

1. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga,

kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,

dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

1. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat

dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial

untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang

akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

1. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang

memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat

digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan

Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.

1. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya

disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau

pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank

www.peraturan.go.id

2017, No.156

Penyalur dan ditentukan sebagai tempat

penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima

Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.