Pasal 7

(1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan

usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan

nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun

dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan.

(2) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

• letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas

tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;

• data Masyarakat yang menguasai tanah; dan

• gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat

yang menguasai tanah.

(3) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Gubenur.