Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi:

• Penyusunan dan pengembangan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia;
• Penyusunan dan pengembangan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan;
• Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional;
• Penyiapan dan pengoordinasian instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+ serta distribusi manfaat bagi pihak-pihak yang menjalankan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Penyusunan standar dan metodologi pengukuran emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ serta konsolidasi dan pelaporan data emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+;
• Peningkatan kapabilitas dan kapasitas di kementerian/lembaga, mitra pelaksana dan masyarakat serta kualitas perangkat penerapan dalam pelaksanaan REDD+;
• Penyiapan rekomendasi dalam penentuan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam fora internasional;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.149 6

• Koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+;
• Koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik terkait dengan pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+;
• Pelaksanaan administrasi Badan Pengelola REDD+;
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

Paragraf 3 Susunan Organisasi