Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya

disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya

disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah

lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk

mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan

anak di daerah.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

www.peraturan.go.id

2016, No.135