Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan, penyelesaiannya dilakukan melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Persetujuan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2014, No.133