Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas

BHAM. Pengaturan Stranas BHAM sebagaimana dimaksud l2l pada ayat (1) meliputi:

• kewajiban kementerian/lemboga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha;
• tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati [IAM; dan
• akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.

(3)Stranas...

SK No 177137A

REPUBLIK INDONESIA

(3) Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai:

• pedoman b*g kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bisnis dan HAM; dan
• pedoman bagi Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.