Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai

Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan

Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak

atas Penghasilan (Agreement between the Government of

the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and

the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on

Income) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juli

2012 di New Delhi, India, yang naskah aslinya dalam

Bahasa Indonesia, Bahasa Hindi, dan Bahasa Inggris

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -6-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -8-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -10-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -50-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -52-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -54-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -56-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -58-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -60-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -62-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -64-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -66-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -68-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -70-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -72-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -74-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -76-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -78-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -80-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -82-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -84-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -86-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -88-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -90-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -92-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -94-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -96-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -98-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -100-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -102-

www.peraturan.go.id

2016, No.6

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa di New Delhi, India pada tanggal 27 Juli 2012, telah

ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai

Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan

Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak

atas Penghasilan (Agreement between the Government of

the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and

the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on

Income) sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

India;

  • bahwa Persetujuan dimaksudkan untuk penghindaran

pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang

berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan di

www.peraturan.go.id

2016, No.6 -2-

kedua Negara yang dapat meningkatkan hubungan

perdagangan dan investasi antara Indonesia dan India yang

disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha terkini,

sehingga disepakati untuk melakukan penyesuaian

terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran

Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang

Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan, yang

telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus

1987;

  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30

Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan

Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL