Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
(1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan PRESIDEN ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam UndangU n d a n g N o m o r 1 0 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. (2) Dana Alokasi Umum terdiri dari: a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota. (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. (4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
epkumham.go
a. Untuk daerah Provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2); b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 2
(1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah. (2) D a n a A l o k a s i U m u m s u a t u d a e r a h p r o v i n s i d a n kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. (3) Celah fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota. (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
epkumham.go
(5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten/kota. (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke- 13 (ketiga belas), dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pasal 3
(1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar. (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. (4) Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.
epkumham.go
Pasal 4
( 1) A l o k as i Da n a A l o k as i Um u m di t e t a pk a n s e b es ar Rp225.532.824.825.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). ( 2) Rincian alokasi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. ( 3) Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 untuk daerah kabupaten/kota diperhitungkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011. ( 4) Perhitungan koreksi terhadap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing- masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
epkumham.go
Pasal 6
Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
epkumham.go