Pasal 4

(1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi

Lahan Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 163 -4-

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

• mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;

• melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan

Sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang

dilindungi; dan

• melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Harian : Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional

Anggota : a. Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

• Menteri Pertanian;

• Menteri Dalam Negeri;

• Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

• Menteri Keuangan;
• Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional; dan

• Kepala Badan Informasi

Geospasial.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim

Pelaksana.

(5) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

www.peraturan.go.id

---

2019, No.163 -5-

Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan

Penguasaan Tanah, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sekretaris : Deputi Bidang Informasi

Geospasial Tematik, Badan

Informasi Geospasial

Anggota : a. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,

Kementerian Koordinator

bidang Perekonomian;

• Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian;

• Direktur Jenderal Penataan

Agraria, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional;

• Direktur Jenderal Tata Ruang,

Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan

Nasional;

• Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

• Direktur Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian,

Kementerian Pertanian;

• Direktur Jenderal Tanaman

Pangan, Kementerian

Pertanian;

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 163 -6-

• Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

• Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

• Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

• Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan, Kementerian

Keuangan; dan

• Deputi Bidang Kemaritiman

dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional.