Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah

dan/atau kering yang digenangi air secara periodik

dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau

diselingi dengan tanaman semusim lainnya.

1. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan

sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.

1. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah

serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi

bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun

sementara.

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan

pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian

yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa,

irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi

tambak.

1. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat

air dari satu jaringan Irigasi.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

www.peraturan.go.id

2019, No.163 -3-