Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan peningkatan di bidang partisipasi masyarakat;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi masyarakat;
• penyusunan data gender di bidang partisipasi masyarakat;

www.peraturan.go.id

2015, No.103 8

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan Staf Ahli