PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik

bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari

tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial;

• bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan

dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik dengan

memfasilitasi akses masuk pemegang paspor

diplomatik dan paspor dinas dari Pemerintah Republik

2021, No.139 -2-

Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea

Ekuatorial, Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial telah

menandatangani Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea

Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang

Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement

between the Government of the Republic of Indonesia

and the Government of the Republic of Equatorial

Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and

Official or Service Passports) pada tanggal 21 Agustus

2019 di Bali, Indonesia;

• bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden

sebagai dasar hukum pemberlakuannya;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu