Pasal 1

(1) Untuk pelaksanaan perizinan impor, ditetapkan

kebijakan penataan dan penyederhanaan perizinan

impor atas produk/barang impor guna pemenuhan

kebutuhan:

• barang dan bahan pangan pokok;

• cadangan pangan pemerintah;

• bahan baku atau bahan penolong;

• barang dan bahan baku untuk pencegahan atau

penanganan bencana; dan/atau

• kebutuhan lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah.

(2) Penataan dan penyederhanaan perizinan impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

memperhatikan ketersediaan, produksi, dan harga

barang serta kepentingan nasional.