Pasal 14

(1) Deputi Bidang Kajian Kebijakan terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Pusat.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Pusat yang menangani fungsi kajian; dan
• Pusat yang menangani fungsi pembinaan

(3) Pusat yang menangani fungsi kajian terdiri atas 1 (satu) Bagian yang

menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Pusat yang menangani fungsi pembinaan terdiri atas :

• 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan;
• paling banyak 3 (tiga) Bidang; dan
• kelompok jabatan fungsional.

(5) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas 2

(dua) Subbidang. Bagian Kelima Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur