Pasal 7

(1) Gubernur setelah menerima dokumen rencana

penanganan dampak sosial kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),

membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

• melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas

bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;

• melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas

Masyarakat yang menguasai tanah;

• menunjuk pihak independen untuk menghitung

besaran uang santunan;

• memfasilitasi penyelesaian hambatan dan

permasalahan dalam pelaksanaan penanganan

dampak sosial kemasyarakatan;

• merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak

untuk mendapatkan uang santunan, besaran uang

santunan berdasarkan perhitungan pihak

independen, mekanisme dan tata cara pemberian

uang santunan; dan

• melakukan pengawasan atas pelaksanaan

pemberian uang santunan kepada Masyarakat.

www.peraturan.go.id

2017, No.110

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan

beranggotakan:

• Kepala Badan/Dinas Provinsi;

• Kepala Badan/Dinas Kabupaten/Kota;

• Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

• Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan;

• Kepala Kejaksaan Tinggi;

• Kepala Kepolisian Daerah;

• Komandan Resort Militer;

• pemilik hak atas tanah; dan

• pihak lain yang dipandang perlu.