Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

• peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
• tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2014, No.135

• rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
• strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
• arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
• arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
• koordinasi dan pengawasan; dan
• peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara