Pasal 10

Badan Usaha dan Badan Hukum Asing dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan kriteria sebagai berikut: a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; c. layak secara ekonomi dan finansial; dan d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial. 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: