Pasal 25

(1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu

dapat bekerja sama dengan:

• pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
• unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
• rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Kejaksaan Republik Indonesia;
• pengadilan;
• unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agElma;
• kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah;
• lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

1. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan

• institusi lainnya. (21 Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
• kementerian/lembaga terkait;
• organisasiPenyandangDisabilitas;
• lembaga adat; dan
• organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:

• sarana dan prasarana;
• sumber daya manusia; atau
• data dan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Pelaksanaan...

SK No 205157 A

-t4-

(4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.