Pasal 5

(1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah,

www.peraturan.go.id

2018, No.112 -5-

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan RIT Jabodetabek dapat

melibatkan badan usaha.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang transportasi dapat memberikan fasilitasi

teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa

proses penyusunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:

• peningkatan penyediaan pelayanan angkutan

umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi;

• pengembangan serta peningkatan sarana dan

prasarana penunjang; dan

• pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas.

(4) Dalam hal Gubernur, Bupati dan/atau Walikota,

mempunyai kebutuhan perencanaan, pembangunan,

pengembangan, dan operasional transportasi yang

melintasi batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan/atau

hibah kepada daerah lain di Wilayah Perkotaan

Jabodetabek yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara masing-masing Pemerintah

Daerah.