Pasal 1

(1) Penyelesaian pembangunan rumah susun pada

perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset,

teknologi, dan pendidikan tinggi dilakukan dalam rangka

memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni

bagi mahasiswa.

(2) Penyelesaian pembangunan rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:

• telah dibangun di atas barang milik negara berupa

tanah;

• terhenti pembangunannya lebih dari 5 (lima) tahun;

• telah dilakukan audit/reviu oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan;

• telah dilakukan reviu kelayakan teknis oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat; dan

• pemanfaatan rumah susun dengan cara sewa.

(3) Penyelesaian pembangunan rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(4) Penyelesaian pembangunan rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan prinsip:

• kehati-hatian;

• transparansi;

• efisiensi;

• efektivitas; dan

• akuntabilitas.

www.peraturan.go.id

2017, No.109