Pasal 100A

Kementerian yang melaksanakan perampingan jumlah unit organisasi eselon I pada unsur pelaksana atau unsur pendukung, dapat membentuk paling banyak 2 (dua) unit organisasi eselon II baru pada unit organisasi eselon I hasil perampingan.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id