Pasal 6

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dikoordinasikan

oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait lainnya.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK digunakan

sebagai bahan evaluasi Stranas PPK.