Pasal 7

(1) Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia sesuai dengan persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

www.peraturan.go.id

2019, No.136 -5-

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, jika

mengakibatkan perubahan alokasi anggaran

tunjangan kinerja.