Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang tidak mempunyai

jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang diberhentikan

untuk sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang diberhentikan dari

www.peraturan.go.id

2019, No.136 -4-

jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan/atau

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas

untuk persiapan masa pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.