Pasal 8

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Kementerian Koperasi dar, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.